Pantaskah Julukan “Sekolah Internasional” Dipakai Sampai Sekarang?

sekolah di BSD

 

Sedangkan tahun ajaran baru masih sebagian bulan lagi, beberapa orang tua telah mulai mencari sekolah yang ideal bagi buah hati-buah hati mereka.

Sekolah bahkan mulai membuka pintu untuk menyeleksi murid baru, termasuk sekolah-sekolah yang memakai kurikulum luar negeri.

Sekolah-sekolah berkurikulum luar negeri dengan pengantar bahasa asing di kelas banyak diperbincangkan, lebih-lebih berkaitan pengaplikasian label ”ïnternasional” sebagai energi jual.

Dikhawatirkan sekolah sekedar melekatkan label itu demi mempesona hati orang tua. Sekedar berlabel internasional, tapi dikala orang tua menyekolahkan buah hati di sana, mereka tidak menerima manfaat yang diinginkan.

Untuk menghindari dan mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat hal yang demikian, pemerintah mencoba menertibkan dan membenahi praktik sekolah-sekolah itu. Soal pelabelan, umpamanya, sekolah-sekolah yang dahulu mengaplikasikan label internasional sekarang harus menghilangkan label hal yang demikian.

Baca Juga: sekolah di BSD

Direktur Jenderal Pengajaran Dasar Kementerian Pengajaran dan Kebudayaan (Kemdikbud) Hamid Muhammad berargumen sebagian waktu lalu, ”Jangan hingga kata internasional disalahgunakan untuk minta uang sekolah lebih dari orang tua dan membikin masyarakat berdaya upaya sekolah non-internasional tak baik.”

Larangan yang berlaku semenjak 31 Desember 2014 itu bertujuan mencegah terjadinya diskriminasi dan komersialisasi di dunia pengajaran Indonesia.

Sekolah-sekolah tak boleh lagi memakai nama internasional dan diharuskan berganti status menjadi satuan pengajaran kerja sama (SPK). Itu berarti kecuali mengaplikasikan kurikulum nasional, sekolah hal yang demikian juga mengadaptasi kurikulum dari luar negeri.

Mengutip data Direktorat Jenderal Pengajaran Dasar Kemdikbud per 13 Februari 2015, sebanyak 131 sekolah dasar dan 123 sekolah menengah sudah mengurus izin SPK. SPK patut mencontoh cara kerja akreditasi dan ujian nasional (UN). SPK konsisten patut mengajari mata pembelajaran Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Agama bagi murid-murid Indonesia.

Status sekolah bahkan ditegaskan. Sekarang, kecuali SPK, cuma ada sekolah negeri (didirikan pemerintah), sekolah swasta (didirikan dan dikelola yayasan mandiri), dan sekolah internasional. Pengertian internasional dalam tipe yang terakhir itu berbeda dari sebelumnya.

Internasional dalam hal ini merupakan sekolah khusus bagi buah hati-buah hati para diplomat asing. Sekolah itu tak boleh mendapatkan kekuatan pendidik maupun murid berkebangsaan Indonesia.

Tidak cukup soal nama, pemerintah juga memperketat pendirian sekolah-sekolah sejenis SPK. Yayasan swasta yang mau mendirikan SPK patut mempunyai modal sekolah swasta berkurikulum nasional dan terakreditasi A.

Akreditasi A adalah bukti sekolah memenuhi delapan standar sekolah layak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 perihal Metode Pengajaran Nasional (UU Sisdiknas). Institusi pengajaran dari luar negeri yang akan diajak berprofesi sama juga patut berakreditasi A.

Akreditasi hal yang demikian menurut delapan standar satuan pengajaran yang diceritakan dalam UU Sisdiknas, di antaranya bangunan, alat dan peralatan, serta kekuatan pendidik. Standar intinya konsisten cara kerja pelajaran yang berorientasi pada pengembangan diri dan intelektual. Akreditasi adalah hal yang semestinya dilewati oleh tiap lembaga pengajaran di Indonesia.

Progres itu dikerjakan oleh institusi independen dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disalurkan via Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud.

Para asesor yang terlibat dalam cara kerja akreditasi antara lain pengawas sekolah, dosen perguruan tinggi, serta aktivis pengajaran yang telah dilatih dan diseleksi untuk mengemban tanggung jawab hal yang demikian. Ketika ini, 127 sekolah yang sudah menerima izin SPK tengah memenuhi syarat untuk akreditasi.

Sekolah-sekolah yang sudah berganti status itu, padahal memakai bahasa pengantar bahasa asing dan mengadopsi kurikulum dari luar negeri, konsisten patut mencontoh UN. Ketika ini, UN tak lagi dipakai sebagai prasyarat kelulusan.

Fungsinya lebih sebagai alat pemetaan, pengukur kecakapan, dan pembinaan dari pemerintah konsisten berjalan. Sebab itu, SPK tak terlepas dari ketiga fungsi UN hal yang demikian.

Dengan mengaplikasikan prasyarat-prasyarat itu, diinginkan mereka yang menentukan mendirikan SPK konsisten dalam koridor cara pengajaran nasional. Bagaimanapun, pengajaran yang ditawarkan oleh sekolah-sekolah itu menyasar buah hati bangsa.

Seperti anggapan pengamat pengajaran Doni Koesoema, eksistensi sekolah internasional dan SPK di Indonesia harus memberi manfaat bagi perkembangan pengajaran nasional. Pemerintah tentu tak dapat membatasi harapan orang tua untuk memilih sekolah bagi buah hati-buah hati mereka.

Tiap orang tua punya poin dan tujuan masing-masing berkaitan masa depan buah hati. Tetapi, pemerintah dapat membatasi mutu segala sekolah di Indonesia supaya layak dengan visi dan misi pengajaran nasional serta amanat Undang-Undang Dasar 1945.

 

Sumberhttps://www.swa-jkt.com/

Posted In CategoriesPendidikan