Kemendikbud Gandeng KPK Awasi Dana Pengajaran 2019 Rp 487 Triliun

Kemendikbud Gandeng KPK Awasi Dana Pengajaran 2019 Rp 487 Triliun
Anggaran untuk pengajaran di tahun 2019 meningkat menempuh Rp 487 triliun. Besarnya dana hal yang demikian membikin Kementerian Pengajaran dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi aliran pemakaian uang hal yang demikian. Mendikbud Muhadjir Effendi mempersembahkan, usaha melaksanakan pencegahan tindak korupsi sepatutnya selaku dibudayakan. Reformasi birokrasi, pembetulan cara dan tata kelola pelayanan, sampai pembangunan area integritas antar institusi internal dan instansi pemerintah lain perlu digalakkan. “Aku pikir setan yang paling membahayakan yang paling kuat imbasnya itu setan korupsi. Mari kita mulai dengan diri sendiri.

Baca juga : http://www.ichthusschool.com/

Tiap orang punya sisi gelap. Jika cemerlang saja itu malaikat seandainya gelap itu setan. Jadi manusia itu gabungan malaikat dan setan,” tutur Muhadjir di Kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (9/1/2019). Muhadjir minta semua pejabat di lingkungan Kemendikbud konsentrasi pada enam hal merupakan progres tata kelola, konsentrasi pada tugas dan fungsi, sasaran dan target, mengurangi kesibukan yang bersifat pensupport, tunduk pada undang-undang, serta ideal waktu dalam menempuh sasaran.

“Kami menyadari menyelenggarakan program dan anggaran yang jumlahnya besar tidaklah gampang. Seringkali orang tergelincir dengan perbuatan koruptif,” terang Muhadjir. Tinggalkan Kultur Lama
Ketua KPK Agus Rahardjo menambahkan, budaya buruk masa lalu di lingkungan pejabat pemerintahan harus dihilangkan dari hal terkecil. Harapan yang dilaksanakan berulang-ulang senantiasa menjadi budaya dan alhasil diwajarkan.

“Pemerintah telah mulai mencoba menaikkan hasil daya kerja. Khusus kita birokrasinya dapat meninggalkan tradisi yang lama. Dari sisi anggaran ini kan makin lama makin besar anggaran pengajaran. kemudian kita amat reaktif,” kata Agus. Untuk itu, KPK siap mengawal anggaran hal yang demikian bersama dengan Kemendikbud dalam upaya penanggulangan korupsi di lingkungan lembafa hal yang demikian. , fasilitas monitoring berkaitan aliran dana malahan kian canggih.

“Mungkin satu penyebabnya (korupsi) itu APBN kita meningkat drastis. Sementara kita belum total betul membetuli cara kita. Lima tahun lalu di desa mungkin tak ada uang beredar sebesar ini. Sementara kini dapat satu desa Rp 1 miliar,” Agus menandaskan.

 

 

Informasi terkait : http://www.ichthusschool.com/our-campus

Posted In CategoriesPendidikan