Lokasi Tempat Pemotongan Kayu Senilai Miliaran Rupiah di Blitung ini Terbengkalai

mesin potong kayu

 

Berkarat, jadi sarang burung pun daerah sampah itulah situasi mesin potong kayu senilai RP 8,4 miliar, yang berada di Kelurahan Sagerat, Kecamatan Matuari, Bitung.

Amatan Team Kami pada hari Kamis (15/11/2018) lalu, alat mesin kayu yang ada sekarang bak bangunan tua, dengan mesin-mesin yang berada di lokasi pengumpulan besi tua alias berkarat.

Mesin yang dicat dengan warna dominannya biru dan kuning itu sekarang berubah menjadi biru kemerahan. Dan merah itu yakni karat

Mesin dengan bahan dasar besi itu, yang difungsikan untuk dibuat mesin alat kayu sekarang semuanya berkarat. Bukan cuma itu lokasi bangunannya malahan dipenuhi sampah.

Bukan cuma berkarat, dipenuhi sampah mesin pemotong kayu atau diketahui dengan somel sekarang ditutupi daun liar bak berada di tengah hutan.

Alat penyambung listrik malahan sebagai penyedia sumber listrik antara mesin somel diperkenankan terlepas sambungannya. Lubang mesin Somel malahan sekarang dibuat sarang burung.

Tidak ada satupun yang menjaga pun merawat mesin somel hal yang demikian. Mesin-mesinnya malahan jadi tontonan warga yang melintasi jalan sebab tak ada pelindung.

Pembina Garda Tipikor Indonesia (GTI) Sulut Berty Lumempouw mengatakan, proyek kelengkapan Somel bantuan kementerian peindustrian terhadap Pemerintah Kota Bitung dalam hal ini dinas peindustrian.

Perlengkapan somel telah ada semenjak tahun 2010 dan hingga dikala ini tak dapat diterapkan sebab di indikasi kelengkapan dikirim kementerian yakni kelengkapan bekas.

“Mengenai problem ini, aku sudah memperkenalkan laporan adanya tindak pidana korupsi sampai telah memperkenalkan ke KPK di Jakarta tahun 2012 lalu. Dan telah ditindaklanjuti oleh aparat sebagai bahan supervisi dari KPK,” ujarnya.

“Selama berproses di kepolisian dalam hal ini Polres Bitung, tahun 2015 telah mempertimbangkan dan membendung dua tersangka di antaranya pihak kontraktor dan PPK penyedia kelengkapan,” katanya.

Lumempouw menyangkan, pihak kepolisian dan kejaksaan, belum dapat membongkar kasus, sebab berdasarkan mereka tak ada saksi dan pembuktian yang bisa dibeberkan secara regulasi.

Sementara situasi di lokasi lapangan hingga dikala ini kelengkapan dengan anggaran Rp 8,4 miliar dari uang negara, cuma diterapkan untuk membeli kelengkapan yang rusak dan dikala ini tak diaplikasikan.

“Sesuatu menyedihkan bagi aku sebagai masyarakat yang juga sebagai pelapor, sebab regulasi kita tak dapat membongkar kasus di balik kerugian negara yang besar berkaitan pengadaan kelengkapan somel,” ucapnya.

Dia malahan mau kelengkapan yang tak dapat diterapkan semenjak tahun 2010 sampai dikala ini yang ialah uang negara dapat dituntaskan pihak pemerintah, KPK, Kejaksaan dan Kepolisian untuk sama-sama membuka hati nurani, sebab korupsi terang-terang di depan mata.

“Bagaimana dapat kita mengeluarkan anggaran besar tetapi tanpa memberikan kontribusi balik seperti kontribusi bagi masyarakat dengan membuka lapangan kerja, sebab secara regulasi kita tak dapat menggambarkan,” ujarnya

“Perlengkapan kian hari tak diaplikasikan, pun demikian itu banyak rusak dan dicuri orang sebab ditempatkan di daerah terbuka. Untuk itu mari kita sama-sama untuk dituntaskan secara tuntas,” tegasnya.

Baca Juga: alat cuci mobil

Ketua Komisi B DPRD Kota Bitung Ronny Boham minta supaya bisa mengatasi keadaan sulit hal yang demikian.

Dijelaskannya, adanya bangunan dan kelengkapan somel semenjak tahun 2010, mulanya ada pengajuan di APBD perihal pembangunan terminal kayu, dengan review pemerintah dikala itu, akan ada bantuan dari kementerian pendindustrian akan memberikan bantuan berupa alat somel.

“DPRD menanggapi positif apa yang diperkenalkan pemerintah kota waktu itu dan menganggarkan pembangunan terminal kayu di APBD. Setelah ada di APBD yakni pembangunan bangunan bukan kelengkapan somel,” katanya.

Lanjutnya, baru-baru ini adanya keadaan sulit kepada perlaratan, tetapi telah bukan domain kami, sebab itu bantuan dari kementerian dari APBN.

“Sehingga untuk pemeliharaan, DPRD tak menyetujui untuk anggaran koreksi dan pemeliharaan dikarenakan ada keadaan sulit bantuan kelengkapan.  terjadi keadaan sulit itu, kami juga sudah lakukan moratorium pengalokasiaan anggaran. Kami, dari dari dewan malahan mau problem dituntaskan dahulu,” pungkasnya .

Posted In CategoriesNews