Kebijakan AS Terkait Harga Aluminium dan Baja Mengguncang Dunia Ekonomi

Kebijakan AS Terkait Harga Aluminium dan Baja Mengguncang Dunia Ekonomi

Kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menaikkan biaya baja dan almunium yang masuk ke dalam negaranya, masing-masing sebesar 25 persen dan 10 persen, mengguncang dunia perekonomian global.

Presiden Trump, yang ketika ini banyak diterpa beraneka situasi sulit dalam negeri, seperti berhubungan kasus kolusi Rusia dalam Pemilu AS dan dugaan perselingkuhan dengan bintang film porno, menyuarakan kebijakan menaikkan biaya itu yaitu upaya untuk melindungi industri dalam negeri Amerika.

Trump yang diketahui berasal dari keluarga konglomerat properti itu sepertinya lupa, bahwa baja dan almunium impor banyak diterapkan oleh beraneka manufaktur AS.

Jikalau biaya dikenakan tinggi, karenanya beraneka bidang usaha yang banyak memakai baja dan almunium akan berpotensi menaikkan harga produk mereka.

Walhasil, kenaikan harga bisa berujung terhadap meroketnya inflasi di tengah-tengah masyarakat AS yang situasi ekonominya masih belum sepenuhnya pulih.

Wajar seandainya tanggapan negatif datang dari beraneka ujung dunia, pun Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita juga mengingatkan supaya Amerika Serikat bisa mengerjakan perdagangan secara bebas dan adil, serta jangan mengerjakan hal yang berpotensi memicu perang dagang di tingkat internasional.

Perang dagang global bisa terjadi seandainya beraneka negara mengerjakan perbuatan balasan dengan menaikkan biaya impor dari Amerika Serikat. Jikalau hal ini merajalela, karenanya harga beraneka produk konsumsi dapat meningkat, yang hasilnya menggerus tenaga beli dan melemahkan ekonomi global.

Padahal demikian, bisa diakui pula bahwa efek kebijakan kenaikan biaya AS itu relatif tak berpengaruh besar terhadap Indonesia sebab menurut data dari BPS, tercatat ekspor besi baja ke Amerika Serikat pada 2016 sebesar 43,7 juta dolar AS, atau di bawah dua persen dari sempurna keperluan negara hal yang demikian. Sementara ekspor almunium Indonesia cuma sebesar 116 ribu dolar AS.

Untuk itu, pemerintahan Republik Indonesia kecuali konsentrasi dalam mengerjakan pemerataan untuk menghasilkan ekonomi yang berkeadilan, seperti sudah dicanangkan pemerintah, juga seharusnya konsentrasi untuk pertumbuhan berkelanjutan.

Baca Juga: harga pemasangan acp

Ketua Departemen Keuangan dan Perbankan DPP PKS Ecky Permulaan Mucharam menyuarakan, seandainya pertumbuhan ekonomi konsisten rendah, karenanya tak mungkin untuk menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan ketidakseimbangan yang lebih pesat.

Ecky mengingatkan sebagian tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi mempunyai tendensi melambat, sebab perlambatan konsumsi rumah tangga dampak penurunan tenaga beli.

Untuk itu, ujar ia, akan susah menempuh sasaran pertumbuhan tinggi, seandainya pemerintah seringkali mengeluarkan kebijakan yang membendung rakyat untuk meningkatkan konsumsi mereka, seperti kebijakan untuk menaikkan BBM.

Apalagi, lanjutnya, konsumsi rumah tangga Indonesia itu, beberapa besar kategori menengah ke bawah, yang bagi mereka seandainya terjadi tekanan harga seperti kenaikan harga BBM mengakibatkan bisa tergerusnya kesanggupan untuk memenuhi keperluan dasar.

Dia mengemukakan, sebagian laporan BPS menampilkan bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga rata-rata di bawah 5 persen atau di bawah pertumbuhan ekonomi, sedangkan, peranannya menempuh 55 persen kepada Produksi Negeri Bruto (PDB).

Pertumbuhan Kredit Padahal di sektor finansial, Bank Indonesia via surveinya memperkirakan penyaluran kredit perbankan akan bertumbuh lebih bagus pada kuartal I-2018 dibanding jangka waktu yang sama 2017 sebab penurunan suku bunga kredit dan mulai meredanya risiko penyaluran pembiayaan.

Menurut Survei Perbankan Kuartal IV 2017 yang diinformasikan BI di Jakarta, Selasa (16/1), indikator Saldo Bersih Tertimbang (SBT) untuk permintaan kredit baru sebesar 92,8 persen, atau jauh lebih tinggi dibanding SBT kuartal I 2017 yang sebesar 52,9 persen.

Survei perbankan secara triwulanan dikerjakan kepada responden 40 bank lazim dengan pangsa kredit sekitar 80 persen dari pasar kredit nasional.

Kajian BI menyuarakan, menguatnya pertumbuhan ekonomi, agenda penurunan suku bunga krkedit dan turunnya risiko kredit menjadi unsur utama penunjang optimisme pertumbuhan kredit.

Masih berhubungan kredit, Research Analyst FXTM Lukman Otunuga menyuarakan, pemodal ketika ini sedang menyoroti data pertumbuhan kredit sebab seandainya meningkat karenanya hal hal yang demikian mengindikasikan bahwa adanya akselerasi perekonomian nasional.

Lukman beranggapan bahwa peningkatan pertumbuhan kredit bisa menjadi indikasi bahwa perekonomian Indonesia mungkin mengalami akselerasi dengan laju yang lebih pesat di tahun 2018.

Senada dengan hal itu, sejumlah pihak memang memprediksi bahwa tahun 2018 memberikan keinginan yang positif bagi daya kerja Bursa Efek Indonesia (BEI), yang terindikasi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di atas pertumbuhan ekonomi global.

Padahal 2018 diukur menjadi tahun politik, melainkan akibat situasi politik kepada pasar modal Indonesia diukur sudah cukup kebal dan teruji dalam menghadapi situasi ekonomi pada tahun 2004, 2009, dan 2014 lalu.

Kecuali itu, ada pula unsur pertumbuhan positif pasar modal Indonesia. Pada 2012-2017 tingkat IHSG tumbuh sebesar 7,1 persen per tahun.

Searah dengan pertumbuhan IHSG, kesibukan transaksi pada 2012-2017 malahan tumbuh dari Rp4 triliun ke Rp7,5 triliun.

Kemudian, pertumbuhan pemodal dalam negeri dalam dua tahun terakhir dari yang sebelumnya sekitar 400 ribu pemodal, menjadi sekitar 600 ribu pemodal.

Unsur Penting Sementara di beraneka bidang ekonomi kongkret, pelaku usaha sudah mewanti-wanti pemerintah untuk menjaga terus pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Seperti Head of Advisory Jones Lang LaSalle (konsultan properti internasional) Vivin Harsanto yang mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yaitu salah satu unsur yang benar-benar memberi pengaruh bisnis properti.

Berdasarkan ia, hal ini bisa nampak erat kaitannya kepada tingkat permintaan pasar perkantoran, seperti di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

Dia mengutarakan harapannya supaya pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen pada tahun ini bisa terus meningkat pada tahun-tahun akan datang.

Dengan disupport pembangunan infrastruktur dan pembenaran peringkat kemudahan berinvestasi, lanjutnya, karenanya pengembang bisnis properti juga diinginkan bisa memanfaatkan dan mencermati hal itu sebagai kans dan membaca permintaan pasar.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam sejumlah kans sudah mengingatkan pentingnya peran pemerintah tempat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, salah satunya dengan menyederhanakan pelaksanaan perizinan supaya dapat mendukung kesibukan investasi dan ekspor.

Berdasarkan Presiden di Bandung, Kamis (22/2/2018), penyederhanaan perizinan inilah yang akan mempercepat dunia usaha untuk bergerak, berekspansi, serta berinvestasi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menentukan Indonesia akan terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang sudah terjalin bagus dengan mempertahankan stabilitas daya kerja dari APBN.

Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (7/2) mengatakan salah satu upaya untuk mempertahankan stabilitas daya kerja APBN merupakan menjaga defisit anggaran dalam tingkat yang terkendali serta berada dalam batas yang dibiarkan oleh Undang-Undang yakni tiga persen kepada PDB.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Novani Karina Saputri menyuarakan, potensi investasi di Indonesia jangan dilihat sebelah mata sebab hal hal yang demikian bisa menambah PDB yang pada gilirannya bakal melesatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan Novani, pentingnya sektor investasi di Indonesia perlu dibarengi dengan adanya aturan pemerintah yang menunjang dan memudahkan pelaku bisnis dalam mengerjakan bisnis mereka di dalam negeri.

Dengan memberikan kemudahan berinvestasi hal yang demikian, lanjutnya, diinginkan akan meningkatkan iklim investasi lebih bagus sehingga sanggup menstimulus usaha baru yang bisa berkembang di Indonesia.

Apalagi, Indonesia ketika ini berada di peringkat ke-72 dalam “Ease of Doing Business (EODB) Index” yang dikeluarkan oleh Bank Dunia pada 2017 lalu. Posisi sebelumnya merupakan di peringkat ke-91.

 

Baca Juga: harga acp

Posted In CategoriesBisnis